My Deepest Gratitute to Dekan Pasca Sarjana IPB Prof. Dr. Khairil Notodiputro: Marissa Haque

To the Respectful Dekan Pasca Sarjana IPB Prof. Dr. Khairil Notodiputro,

Since I understood that some of my blogs were read by respectable people like you, hence I would like to express my sinciere gratitute upon every single support you have given to me to meet the IPB's requirement level as well as to encrich my intelectual behavior. May God bless you always.

A warm regard,
Marissa Haque in Kalianda, Lampung Selatan.

Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, dan Kebijakan HTR Berbasis Syariah di Kaltim

Saya Marissa Haque Fawzi mengenal sosok Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan sejak bersama di DPR RI saat lalu. Namun dikarenakan berbeda Komisi dan Fraksi maka memang tidak terlalu kerap diskusi yang kami lakukan. Namun, semenjak Ikang Fawzi suamiku belakangan ini berjuang bareng dengan adik beliau Zainuddin Hasan dalam Pilkada di Lampung Selatan 30 Juni 2010 ini, maka tali silaturahim kembali lagi terjalin. Ada kebijakan two-thumbs-up dari Menhut 2010 ini terkait HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yang akan/sudah digulirkan berbasis sistem ekonomi Islam syariah. Bahagia rasa hati ini dikarenakan prinsip ekonomi berkeadilan mulai akan diimplementasikan melalui wilayah mother of land bernama hutan tropis Indonesia.

Terkait masalah illegal logging yang masih marak, itu cerita berbeda yang akan saya tuliskan dalam beberapa tulisan lain di-blog yang berbeda pula. Hanya saja semenjak tawaran mengikuti Pilwalkot Balikpapan menjadi santapan berita dimedia internet dan lokal di Kaltim terkait PPP akan mengusung diriku sebagai salah satu kader yang dianggap terbaik PPP, ada rasa concern yang dimasa Menhut yang lalu tak sempat saya utarakan. Yaitu betapa Kota Balikpapan yang memiliki logo seekor Beruang Madu, saya duga beruangnya dihutan sekitar kota Balikpapan sudah tidak ada lagi. Sangat ironi memang. Sehingga bukan sekedar si Orang Utan dan keluarga besar familiae-nya yang musnah namun juga beruang madu yang merupakan 'penduduk' asli wilayah hutan disekitar kota kelahiranku bernama Balikpapan.


"Marissa Haque Mungkin Ramaikan Pilwali Balikpapan"
Jumat, 5 Maret 2010 12:38 WITA
Laporan wartawan Tribun Kaltim, Rafan Arif Dwinanto

Sumber: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/51220

BALIKPAPAN, TRIBUN KALTIM – Artis yang telah beberapa kali memasuki dunia politik, Marissa Haque tampaknya akan mencoba peruntungannya di Pemilihan Walikota Balikpapan yang digelar tahun 2011.

Demikian disampaikan dua kader PPP Balikpapan, Muhammad SH dan Jumiati, Jumat (5/3/2010). Muhammad maupun Jumiati tidak menampik kemungkinan tersebut. Keduanya mengatakan Marissa merupakan artis yang memiliki intelektualitas tinggi, selain itu Marissa adalah kader PPP pusat kelahiran Balikpapan.

Mengenai pengalaman politik, artis yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. "Saya sudah pernah kontek beliau mengenai pilwali Balikpapan dan beliau merespon positif. Namun lebih jelasnya tunggu tanggal mainnya nanti ya," tutur Jumiati. (*)

Procedural Fairness Pidana Illegal Logging di Indonesia: Marissa Haque (2)

Belum ingin menguji sejauh mana pemerintaha Rezim Presiden SBY terkait dengan seluruh prosedur hukum yang ada di Indonesia. Namun beberapa kolega hukunku dari UGM yang sekarang menempati posisi strategis dala pemerintahan kakak kelas/seniorku di IPB Bogor, saya yang juga adalah mahasiswa pasca sarjana di FEB-UGM merasa tergelitik juga untuk mengukurnya sebagai... to what extent/sejauh mana Presiden SBY melakukan kejujuran tak berpihak pada prosedur hukum dan penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pembangunan berkelanjutan/sustainable development dibawah jargon Trilogi Pembangunan beliau yang berisi tiga elemen: (1) PRO POOR; (2) PRO JOB; (3) PRO GROWTH.

Procedural Fairness dalam Berlingkunganhidupku di Indonesia: Marissa Haque (1)

Sumber: Canadian Charter of Rights and Freedoms (dalam Gene C. Colman Research Center di Canada, 2009)

Procedural Fairness
Family courts must dispense justice in an even handed manner without discrimination. It is deceptively easy for lawyers and judges to simply rely upon myths and stereotypes when coming to recommendations or decisions. It is just as offensive to ride roughshod over the procedural rights of litigants in order to reach the result that 'conventional' wisdom (at least in the eyes of the decision maker) might, at first glance, dictate.

Thankfully, there are judges who write decisions that decry the tendency to deny procedural rights to litigants. Part of my role is to bring those decisions to the forefront both in my academic writing and in my legal submissions to courts. Adhering to basic concepts of procedural fairness helps to ensure that those experiencing 'court' come away from the process with at least some degree of respect for our judicial system.

But more importantly, preserving procedural rights ensures that each side has the opportunity to fully and fairly place his/her case before the court.

The view of the reasearch is an essential element of Canadian democracy and the rights that are enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Therefore, conducting legal proceedings such as case conferences, motions and trials in a procedurally fair and open manner should be an essential element of every judge's daily work.An important part of the practice at the Gene C. Colman Family Law Centre is to hold colleagues and judges to procedurally fair practices.

Ikang Fawzi My Husband to become Botanical Garden Ambassador: Marissa Haque

28 Jan 2010 Nasional

From The Jakarta Post

BOGOR

The Indonesian Institute of Sciences (LIPI) appointed rock star Ikang Fawzi, 50, as the ambassador for Indonesias Botanical Gardens (Kebun Raya), following his tenacious efforts to promote the establishment of botanical gardens in Indonesia.Bogor Botanical Garden head Mustaid Siregar said Ikang was chosen because he was actively engaged in conservation activities for various botanical gardens. Ikang has also acted as a strong advocate for the establishment of botanical gardens in other cities across Indonesia."I believe that becoming the ambassador for the Kebun Raya is a [significant] responsibility. As humans, we are supposed to nurture our environment as best we can," he said.

While Ikang said he had not sketched out future plans yet for his ambassadorial post since he has just been appointed, he confirmed he would continue to push for more botanical gardens across Indonesia."Creating botanical gardens is quintessential to the protection of Indonesias endemic flora," he said.

LIPI and the Public Works Ministry will work together to build 16 new botanicalgardens in 14 areas in Indonesia. Ikang said he would release a new album with fellow musicians Gilang Ramadhan and Ekki Soekarno, with songs focusing on the environment and reminding people to look after our planet Earth, he said. - JP/Theresia Sufa

Pembangunan Berkelanjutan dalam Isu Perkebunan Sawit: Marissa Haque

Deforestasi dan Degradasi Lahan
Kita sangat faham bahwa laju tak terkendali deforestasi terjadi bukan sekedar dikarenakan kelalaian negara didalam memberantas praktik illegal logging di Indonesia. Namun juga sebagian besar dikarenakan projek sawitisasi demi mengajar the economic growth (pertumbuhan ekonomi). Oleh karenanya, maka tak sedikit wilayah konservasi hutan tropis Indonesia yang tak luput menjadi sasaran.

Hak atas Tanah di Indonesia
Di Istana Kuala Lumpur, Malaysia beberapa saat yang lalu diadakan panel international workshop tentang Hak atsa Tanah yang digelar salam rangka Roundtable on Sustainable Palm Oil. Seorang warga desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalteng datang bersama kedua temannya ke Malaysia. Mereka sedang berjuang melawan kedzoliman PT Surya Sawit Sejahtera anak perusahaan United Plantation – perusahaan perkebunan milik Malaysia yang juga sebagai anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil tersebut. Mereka bertiga pernah terpenjara dikarenakan memperjuangkan hak atas tanah milik mereka yang dibuldozer oleh aparat yang disewa oleh perusahaan berkapital besar. Mereka mengatakan juga bahwa kedatangan mereka mewakili saudara-saudara mereka dari Kalbar dan Kalsel.

Masyarakat Desa Hutan
Sekita semingguan yang lalu pada running text di Metro TV, Menhut Zulkiefli Hasan mengatakan bahwa terdapat sekitar 70.000-an desa berada dihutan dan sekita hutan diseluruh Indonesia. Dapat dibayangkan betapa banyak hidup dan kehidupan masyarakat yang tergantung pada hutan tropis yang seharusnya lestari tersebut. Banyak kasus dimana selama sekitar tiga generasi masyarakat desa hutan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada hutan disekitar mereka tinggal tiba-tiba harus’dibersihkan’ oleh perusahaan plantation terkait. Berjuang hingga forum internasional menjadi pilihan mereka yang merasa telah menjadi korban ketidak adilan ekspansi besar-besaran perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

LSM dan Rakyat Berjihad
Dibantu oleh LSM lokal, seperti Gemawan dan Kontak Rakyat Borneo, LSM Nasional Sawit Watch warga terdzolimi ini melanjutkan jihad meraka ke IFC (International finance Corporation) yang merupakan lemabag keuangan milik World Bank. Langkah yang dilakukan ini mereka laksanakan dikarenakan hamper seluruh perusahaan perkebunan sawit yang ada di Indonesia masuk dalam kategori C yaitu perusahaan yang dianggap tidak akan berdampak buruk pada kehidupan social dan lingkungan. Dimana kenyataannya adalah sebaliknya, bahwa perusahaan perkebunan sawit itu melakukan tindak pidana social dan lingkungan.

Upaya mereka alhamdulillah berhasil, dengan dikirimkannya oleh IFC para CAO (Compliance Advisor Ombudsman). Yaitu, sebuah lembaga independen yang menangani keluhan kredit yang disalurkan oleh IFC, CAO kemudian memverifikasi keluhan yang disampiakan oleh warga dengan datng langsung kewilayah yang dianggap bermasalah dimana perusahaan perkebunan sawit tersebut beroperasi. Hasil positif yang diperoleh menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: (1) pemilik capital bersar perusahaan sawit meminta maaf telah melakukan pembukaan alam tanpa persetujuan warga; (2) tanah yang telah dibuka dikembalikan lagi kepada masyarakat; (3) hutan yang belum ditebang tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit; (4) wilayah yang telah terlanjur ditanami sawit akan diserahkan masyarakat dalam bentuk kebun plasma.

Faktor Eksternalitas Lembaga Donor
Hasil dari jihad bahu membahu rakyat plus konsorsium LSM ini termasuk fenomenal dikarenakan pada September 2009 lalu ber-output suspense IFC atas beberapa kredit mereka kepada para pengusaha perkebunan sawit yang pernah dipermasalahkan tersebut diatas. Mereka menganggap ada mekanisme yang salah dalam penyaluran kredit untuk “seluruh” perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Keberadaan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) berdampak kepada lebih beretika dan prudent-nya para anggota pengusaha perkebunan sawit yang menjadi anggota terutama didalam keterkaitan dengan persoalan konflik tanah dengan masyarakat adat/desa sekitar hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Jefri Gideon Saragih dari Sawit Watch juga mempertegas bahwa tindakan IFC melakukan suspense terhadap para debitor telah membuat para pemilik kapitak menjadi berpikir dua kali untuk melakukan dugaan tindak pidana alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.